Tugas PKN Sikap Terhadap Pengaruh Dan Implikasi Globalisasi Terhadap Bangsa Dan Negara

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Yang menjadi latar belakang penyusunan paper ini adalah :

1. Supaya materi pelajaran kami cepat selesai, terkhusus untuk pelajaran PKN.
2. Inisiatif siswa khususnya kelompok V dalam meningkatkan kegiatan kegiatan belajar melalui diskusi kelompok.
3. Keinginan untuk memperdalam materi tentang “Sikap Terhadap Pengaruh dan Implikasi Globalisasi Terhadap Bangsa dan Negara”.

B.     TUJUAN

Yang menjadi tujuan penyusunan paper ini adalah :

1. Ingin mempercepat materi pelajaran.
2. Meningkatkan sistem program belajar.
3. Melatih diri dalam berkomunikasi dan tampil didepan umum.

C.    PENGERTIAN

Untuk lebih memahami apa dan bagaimana sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi terhadap bangsa dan negara, maka terlebuh dahulu, kita harus memiliki pemahaman terhadap globalisasi.

Globalisasi berarti suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang  kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata.

Dengan globalisasi, kita dapat mengambil peranan yang lebih besar pada prakarsa dan kreativitas warga masyarakat melalui berbagai infrastruktur teknologi informasi dan transportasi, ekonomi, sosial-budaya, politik atau elemen organisasi masyarakat. Setiap warga negara berkewajiban dan sekaligus merupakan suatu kehormatan apabila mampu menciptakan motivasi, tatanan, kondisi, dan peluang yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan prakarsa masyarakat itu sendiri.

Era globalisasi dewasa ini mengharuskan kita untuk bersikap arif dan mampu merumuskan serta mengaktualisasikan kembali nilai-nilai kebangsaan yang tangguh dalam berinteraksi terhadap tatanan dunia luar dengan tetap berpijak pada jati diri bangsa, serta menyegarkan dan memperluas makna pemahaman kebangsaan kita dengan mengurangi berbagai dampak negatif yang akan timbul. Sudah saatnya era globalisasi kita maknai dalam arti yang positif, antara lain tumbuhnya persaingan yang sehat, tingkat kompetisi yang tinggi, harus serba cepat dan sebagainya.

Beberapa sikap yang perlu kita miliki dalam rangka menghadapi pengaruh globalisasi dan implikasinya terhadap bangsa dan negara antara lain :

1. Memiliki wawasan global.
2. Memahami era globalisasi dan hubungan interdependensi ekonomi.
3. Memahami perkembangan dunia yang sangat cepat.
4. Memanfaatkan globalisasi untuk pembangunan.
5. Implikasi globalisasi terhadap bangsa dan negara.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    MEMILIKI WAWASAN GLOBAL

Khusus globalisasi & perkembangan global lainnya, perkembangan ini mulai menampakkan pengaruhnya berupa perhatian & apresiasi kita yang kadang berlebihan terhadap berbagai wawasan dan perikehidupan global :

a.      Budaya Global

Perilaku, nilai dan gaya hidup yang dibawa masuk arus informasi global diterima dengan mudah meskipun ada yang tidak sesuai dengan nilai sosial-budaya. Munculnya manusia global, orang yang hidup di Indonesia tetapi lebih merasa sebagai warga komunitas global & sebagainya.

b.      Konsep Global

Timbulnya wacana atau diskusi terhadap permasalahan konseptual yang ditimbulkan oleh globalisasi, misalnya mengenai konsep negara-bangsa (nation-state), relevasi ideologi bagi ideologi negara, primordialisme baru, liberalisasi, dan sebagainya.

c.       Pendangkalan wawasan dan kehidupan demokrasi

Kompetisi media massa global melahirkan demokrasi “instant” dan pendangkalan wawasan, dengan proses analisis realisme yang langsung jadi dari tempat peristiwa yang mengutamakan nilai “ gigit” (soundbites), rentang perhatian (span of attention) yang singkat, serta kultur pop global. Pendangkalan ini menular kedalam masyarakat yang tidak sempat melihat perspektif yang wajar sebagai akibat dari gerak dinamika yang sangat tinggi

d.      Isu Global

Hak Asasi Manusia, masalah lingkungan global, dan isu yang dikembangkan di masyarakat yang menguasai lalu lintas informasi global, misalnya hak aborsi wanita, kohabitasi, keluarga sejenis, dan sebagainya.

e.       Politik Global

Dengan pengkajian dan telaahan yang lebih dalam dan terbuka, dengan memakai bahasa yang sama, isu global dapat dibahas dalam berbagai forum, seminar, pengkajian, dan diskusi secara lugas.

B.     Memahami Era Globalisasi dan Hubungan Interdependensi Ekonomi

Perkembangan baru bidang ekonomi telah menciptakan suasana serta pola hubungan finansial, perdagangan, produksi, dan berbagai hubungan ekonomi lain yang sangat berbeda dengan yang dikenal atau dilaksanakan sebelumnya. Berbagai perkembangan baru yang menggambarkan kecenderungan globalisasi atau transnasionalisasi dalam perekonomian dapat dilukiskan sebagai berikut :

1. Dalam hubungan finansial,

Semenjak pertengahan dasawarsa tujuh puluhan telah terjadi proses globalisasi keuangan dalam bentuk internasionalisasi dan mungkin lebih tepat transionalisasi keuangan, yaitu meluaskan operasi lembaga keuangan sehingga tidak terbatas pada suatu negara atau wilayahnya, akan tetapi seluruh dunia.

2. Gejala sekuritisasi,

Atau proses membaurnya operasi bank-bank komersial dengan lembaga-lembaga keuangan sekuriti serta inovasi baru dalam operasi keuangan, berupa perluasan jasa uang sehingga mencakup berbagai kegiatan di luar yang secara tradisional dilakukan di pasar uang.

3. Dalam kegiatan produksi,

Kecenderungan globalisasi tampak dari proses pembuatan produk akhir yang komponen-komponennya dihasilkan di berbagai negara, sehingga hasil akhirnya merupakan gabungan dari produk yang berasal dari berbagai negara tersebut.

4. Perusahaan multinasional,

Bukan lagi menghasilkan suatu produk dengan pasokan bahan yang datang dari perusahaan-perusahaan anaknya, akan tetapi perusahaan nasional menghasilkan komponen yang setelah digabungkan dengan komponen-komponen lain yang dihasilkan perusahaan di negara-negara lain, akhirnya menjadi satu barang jadi.

5. Dalam perkembangan investasi,

Berbagai kegiatan produksi juga bersifat transnasional. Perdagangan internasional makin mengikuti investasi, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa perdagangan merupakan fungsi dari investasi.

6. Perkembangan di Timur Tengah,

Suatu reaksi yang menyatukan negara-negara lain untuk mengambil tindakan embargo ekonomi dan penyerangan terhadap Irak yang oleh resolusi PBB dianggap memiliki senjata pemusnah massal. Hal ini merupakan perkembangan baru yang merupakan globalisasi politik, yang dimotori Amerika Serikat dan sekutunya.

7. Perkembangan teknologi,

Terutama teknologi komunikasi setelah ditemukannya kabel dari fibre optic yang menggantikan tembaga sebagai sarana komunikasi dengan efisiensi yang berlipat ganda telah menimbulkan revolusi dalam hubungan komunikasi karena mampu mentransfer informasi jauh lebih cepat dan akurat serta kapasitas yang berlipat besarnya.

C.    Memahami Perkembangan Dunia yang Sangat Cepat

Kecenderungan globalisasi yang menimbulkan hubungan interdependensi antar perekonomian negara-negara di dunia harus kita pahami sebagai hal yang dibarengi dengan berbagai perkembangan sangat cepat dan juga bersifat struktural. Beberapa indikator perubahan dan perkembangan dunia yang sangat cepat, antara lain :

1. Banyaknya perekonomian di dunia yang mendorong bekerjanya mekanisme pasar dan persaingan dengan mengurangi campur tangan langsung negara atau pemerintah dalam kegiatan ekonomi nasional. Kecenderungan ini sering disebutkan sebagai penemuan kembali ekonomi pasar yang dilaksanakan di negara-negara atau perekonomian industri baru (newly industrializing countries atau NICs dan newly industrializing economies atau NIEs), negara-negara berkembang, termasuk negara kita, dan yang banyak mendapat sorotan, di negara-negara sosialis atau komunis, dengan glasnost dan perestroikannya.

2. Terdapat perkembangan penting di Eropa Barat dengan program Pasar Tunggal Eropa pada tahun 1992. Dengan program yang sangat luas ini, kita dapat memaklumi bahwa Eropa akan lebih banyak memperhatikan masalah intern dan lebih bersikap introvertif. Yang jelas sejak dicanangkan penyatuan pasar Eropa, kepercayaan Eropa menjadi pulih; istilah Euroclerosisi menjadi hilang dan penanaman modal di Eropa baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh masyarakat luar Eropa makin meningkat.

3. Amerika Serikat yang 50 tahun lalu menunjukkan keterbukaan dalam sikapnya terhadap perdagangan internasional, mengalami perubahan ke arah proteksionisme, terutama setelah AS mulai kehilangan daya saingnya menghadapi Jepang. Kecenderungan ini tampak jelas dari perundang-undangan yang dikeluarkan dalam perdagangan maupun berbagai rancangan undang-undang yang diajukan di Congress.

4. Negara Jepang telah memperlihatkan kemampuannya sebagai kekuatan utama di bidang perdagangan. Baru-baru ini MITI Jepang mengeluarkan dokumen yang menunjukkan programnya untuk menjadikan ekonomi Jepang berperan sebagai pemimpin ekonomi dunia dalam tahun 2000-an sebagaimana Amerika Serikat lakukan semenjak berakhirnya Perang Dunia II.

5. Timbulnya gejala baru ke arah pembentukan ke arah pembentukan free trade area di berbagai wilayah seperti Amerika Utara dan Amerika Serikat dengan Kanada, kemudian dengan Meksiko dan wilayah Australia-New Zealand, dan di negara-negara ASEAN. Bila masing-masing free trade area ini akan menjadi tertutup, kita menghadapi bahaya fragmentasi atau proteksionisme.

6. Transformasi perekonomian yang terjadi di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara, serta perkembangan NICs baik di Asia maupun di kawasan lain. Ekonomi kawasan Asia Pasifik berkembang sangat pesat yang dipelopori oleh RRC, Taiwan, dan Korea Selatan, demikian pula perdagangan antarnegara-negara di kawasan ini. Kecenderungan ini akan berlanjut di masa depan.

Dengan peningkatan hubungan dagang, investasi, dan ekonomi antarnegara-negara di berbagai kawasan, seolah-olah ada suatu integrasi ekonomi di kawasan tersebut. Di lain pihak ketergantungan kebanyakan negara pada pasar tertentu (AS dan Jepang) yang dapat membuat hubungan bilateral berpotensi menimbulkan friksi, seperti defisit neraca perdagangan yang berkelanjutan.

D.    Memanfaatkan Globalisasi untuk Pembangunan

Pembangunan di negara-negara berkembang pada umumnya, sekarang ini berlangsung  dalam keadaan dunia yang sedang mengalami proses globalisasi. Hal ini dengan akibat bahwa proses pembangunan negara berkembang tidak bisa dilaksanakan terisolasi dari proses globalisasi. Oleh karena itu, beberapa kerangka kebijakan yang berlaku di masa perang dingin, kini di tahun dua ribuan dan ke masa depan tidak relevan lagi.

 

Beberapa negara berkembang, seperti Indonesia dan negara Asia Timur serta beberapa negara Amerika Selatan lainnya sudah menempuh proses pembangunan yang cukup kencang selama dasawarsa lalu dan karena itu mengalami perubahan struktur ekonomi dan sosial yang cukup besar. perubahan yang berlangsung ini menumbuhkan kekuatan-kekuatan sosial baru yang memerlukan penanganan dan kerangka kebijakan pembangunan yang baru pula. Tidak lagi bisa ditempuh dengan “jalan kemarin” atau pendekatan business as usual.

Sehingga setidaknya terdapat dua faktor yang mempengaruhi kerangka kebijakan yang membedakan dengan kebijakan lalu, yaitu:

a.       Proses globalisasi yang gencar berlangsung di seantero dunia sehingga perlu diperhitungkan dan dimanfaatkan dalam menarik kebijakan pembangunan nasional; dan

b.      Perubahan kondisi dan aspirasi masyarakat yang mengubah dan meningkat sebagai hasil pembangunan dasawarsa-dasawarsa lalu.

Dengan memperhatikan dua faktor ini perlu dikaji implikasinya pada keperluan melakukan penyesuaian pada beberapa bidang yang strategis. Perhatikan bagan diatas!

1. Penyesuaian kebijakan ekonomi

Perlu ditekankan bahwa stabilitas terutama yang terkait dengan bidang ekonomi, khususnya dalam ukurang laju inflasi, tetap perlu dipertahankan oleh karena globalisasi ekonomi justru menghendaki terpeliharanya stabilitas ekonomi. Namun dalam penerapannya tidak cukup lagi ditempuh kebijakan ekonomi yang diandalkan pada kebijakan moneter saja. Kebijakan stabilisasi ekonomi ini pun memerlukan penyesuaian dengan menekankan lebih banyak pada kebijakan sektor rill yang mengurangi hambatan arus dan produksi barang serta jasa.

Dalam menanggapi proses globalisasi ekonomi dengan masuknya saingan menghadapi kelompo-kelompok ekonomi kuat, perlu ada ikhtiar khusus memberdayakan kekuatan ekonomi kuat, perlu ada ikhtiar khusus memberdayakan kekuatan ekonomi lemah. Paling tidak diusahakan agar “medan juang” (playing field) setingkat dalam dunia kompetisi global.

Sudut penglihatan ini membawa akibat bahwa ada sikap berpihak dalam menarik kebijakan pembangunan. Dalam ekonomi pasar yang didorong oleh proses globalissi ekonomi, sangat penting bahwa pemerintah secara eksplisit menunjukkan sikap berpihak pada kelompok lemah dan rentan dalam kebijakan pembangunan. Ini berarti bahwa sistem ekonomi yang dikembangkan adalah “ekonomi pasar dengan pencernaan”.

Proses pembangunan yang berlangsung secara global sekarang ini menunjukkan sifat “pertumbuhan tanpa perluasan lapangan kerja” (jobless growth). Berkenaan dengan kegiatan mengisi pembagunan negara berkembang, ini berarti bahwa perombakan struktur ekonomi dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri sungguh pun penting tidaklah cukup. Yang diperlukan sebagai tambahan adalah meningkatkan kemampuan industri berpengetahuan (knowledge based industry).

2. Penyesuaian pengembangan institusi

Penyesuaian kebijakan tentang pembangunan ekonomi memerlukan penyesuaian pengembangan institusi. Pertama adalah pengembangan institusi aparatur pemerintah. Dalam sistem ekonomi pasar dengan perencanaan, peranan pemerintah adalah penting. Namun sifat orientasi kepemerintahan perlu mengalami penyesuaian:

1)      Memberi pelayanan kepada masyarakat ditingkatkan menjadi sifat memberdayakan masyarakat melayani dirinya sendiri.

2)      Kegiatan pemerintah beralih dari pelaksanaan (execution) menjadi pembimbingan (guidance).

3)      Pola kepemimpinan yang ditampuh tidak lagi sentralistis tetapi desentralistis baik ke daerah maupun ke kelompok masyarakat.

4)      Sikap kerja yang beralih dari tindak represif ke arah preventif;

5)      Visi penglihatan untuk melihat proses pembangunan tidak dalam jangka pendek (short term vision) tetapi dalam jangka panjang (long term vision).

Masyarakat plural (pluralisme) adalh ciri masyarakat global. Bangsa Indonesia bersyukur bahwa secara politis kita sudah menganut “Bhineka Tunggal Ika”, sehingga keanekaragaman dalam diri masyarakat seyogianya tidak perlu menjadi masalah. Oleh karena itu, tumbuh kembangnya demokrasi tidak lagi dengan cara kekuasaan yang dimiliki berbagai pihak, termasuk pemerintah, digunakan dalam mengembangkan sumber daya alam, ekonomi, dan sosial dalam proses pembangunan.

Global ekonomi mengakibatkan langkanya modal, lebih-lebih dengan kesempatan pembangunan yang terbuka sekarang akibat berakhirnya perang dingin. Maka, permintaan akan modal melebihi pemasokan modal. Modal “tidak mengenal bendera nasional” dan akan memasuki sektor dan negara yang menghasilkan keuntungan.

3. Penyesuaian nilai etika

Berbagai Penyesuaian  kebijakan ekonomi dan pengembangan institusi ini memerlukan pengembangan nilai etika. Dari berbagai nilai luhur yang dimiliki bangsa indonesia perlu diangkat secara eksplisit nilai-nilai sebagai berikut:

1)      Penegakan martabat kemanusiaan dengan pokok menghormati hidup (respect for life).

2)      Menumbuhkan kebebasan sebagai ciri manusia beradap dan mencakup kebebasan mengaktualisasikan diri dengan identitas sendiri dan atas kerangka acuan sendiri; kebebasan beragama, menerima dan memilih informasi, kebebasan berpikir dan mengungkapkan pendapat, kebebasan hidup bermasyarakat menurut kerangka acuan masyarakat itu sendiri; kebebasan berbangsa, bernegara, dan bertanah air yang tegak sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain.

3)      Menegakkan keadilan yang diwujudkan melalui hukum, sehingga peraturan perundang-undangan mencerminkan rasa adil yang hidup dalam masyarkat.

4)      Toleransi yang menghormati hak berbeda pendapat, berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, dan berbeda kelompok. Hak untuk berbeda dalam semangat bersatu.

5)      Solidaritas sosial yang menumbuhkan sikap keadilan sosil dan terwujud dalam jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan yang menurun dan kesenjangan di atas garis kemiskinan mengecil.

E.     Implikasi Globalisasi terhadap Bangsa dan Negara

Negara Indonesia sebagai bagian masyarakat global dengan ideologi Pancasila yang terbuka dan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, serta hankam yang dinamis, dalam melaksanakan pembangunan dari tahun ke tahun, merasakan dampak dari perubahan-perubahan dunia yang cepat mendasar. Hal ini tentu saja membawa implikasi pada perencanaan dan pengelolaan pembangunan nasional secara keseluruhan dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akan tetapi, perubahan-perubahan itu sendiri akan berpengaruh pada perkembangan terhadap teknologi informasi dan komunikasi, ilmu pengetahuan, para cendekiawan dari berbagai disiplin ilmu, pelaku ekonomi dalam dunia usaha, maupun perumus kebijakan di tingkat nasional. Semua perubahan-perubahan tersebut akan berimplikasi pada hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di tingkat nasional,

Bahwa perubahan yang cepat dan kecenderungan tidak menentu serta makin ketatnya persaingan atau kompetisi di berbagai bidang kehidupan, menuntut peningkatan strategi dan langkah-langkah operasionaluntuk penciptaan iklim bagi dunia usaha, aparat birokrasi, perangkat hukum, infrastruktur, penciptaan sumber daya manusia, dan sebagainya yang terus makin meningkat efisiensi dan daya saingnya.

2. Pelaku ekonomi,

Bahwa dalam dasawarsa dua ribuan daya saing ekonomi nasional mulai meningkat, kemampuan produksi dan ekspor makin membesar. Untuk itu, diperlukan segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pasar bagi hasil produksi nasional, lewat perbaikan sistem perdagangan internasional dalam kerangka multilateral, regional, dan bilateral.

3. Pemerintah,

Yaitu baik pemerintah pusat maupun daerah diharapkan makin memainkan peran sebagai fasilitator, pemberi dorongan dan bimbingan kepada para cendekiawan, tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu serta dunia usaha untuk terus meningkatkan daya saing dalam skala nasional dan global. Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi harus dilanjutkan, tanpa menghilangkan campur tangan yang diperlukan, khususnya yang memberikan arah serta dorongan prakarsa, kerativitas, dan partisipasi masyarakat.

4. Bagi dunia usaha,

Dituntut untuk lebih luwes, lebih sensitif pada tuntutan pasar, dan lebih jeli mempelajari peluang-peluang yang terbuka dipasar serta menerus meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaannya. Khusus globalisasi ekonomi, menuntut kelincahan dunia usaha dalam kerja sama antarpara pelakunya dan dengan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional di pasar dunia.

Untuk lebih jelasnya perhatikan bagan dibawah ini!

 

Perkembangan yang cepat sebagai pengaruh globalisasi telah membawa implikasi pada teori atau pendekatan diberbagai dan aspek kehidupan. Oleh sebab itu, globalisasi dengan segala implikasinya, hendaknya terus kita upayakan dalam rangka membagun sebuah bangsa dan negara yang mampu berlaku efisien, efektif dan memiliki daya saing global.

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Beberapa sikap terhadap pengaruh dan implikasi globalisasi terhadap bangsa dan negara antara lain:

1.      Memiliki wawasan global

a.       Budaya global

b.      Konsep global

c.       Pendangkalan wawasan dan kehidupan demokrasi

d.      Isu global

e.       Politik global

2.      Memahami era globalisasi dan hubungan interdependesi ekonomi

Berbagai perkembangan baru yang menggambarkan kecenderungan globalisasi atau transnasionalisasi dalam perekonomian dapat dilukiskan sebagai berikut.

a.       Dalam hubungan finansial

b.      Gejala sekuritisasi

c.       Dalam kegitan produksi

d.      Perusahaan multinasional

e.       Dalam perkembangan investasi

f.       Perkembangan di Timur Tengah

g.      Perkembangan teknologi

3.      Memahami perkembangan dunia yang sangat cepat

4.      Memanfaatkan globalisasi untuk pembangunan

a.       Penyesuaian kebijakan ekonomi

b.      Penyesuaian pengembangan institusi

c.       Penyesuaian nilai etika

5.      Implikasi globalisasi terhadap bangsa dan negara

a.       Perumus kebijakan ditingkat nasional

b.      Pelaku ekonomi

c.       Pemerintah

d.      Bagi dunia usaha

B.     SARAN

1. Era globalisasi sebaiknya dimaknai dalam arti yang positif
2. kita sebaiknya memperluas makna pemahaman kebangsaan kita dengan mengurangi berbagai dampak negatif yang akan timbul akibat interaksi terhadap tatanan dunia luar.

C.    KATA PENUTUP

Demikian hasil diskusi kami tentang “Sikap Terhadap Pengaruh Dan Implikasi Globalisasi Terhadap Bangsa Dan Negara”. Dan kami menyadari bahwa penyusunan makalah kami ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami mengharapkan kritik, saran dan kerjasama yang bersifat membangun dari kelompok-kelompok lain, demi perbaikan pada masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada bapak pengasuh bidang studi PKn yang telah bersusah payah, mengarahkan kami dalam penyusunan makalah ini. Dan juga kepada pihak-pihak lainnya yang terhadap berperan dalam penyelesaian kami ini.

YA’AHOWU

Tugas PKN Sistim Politik Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Pada sistem politik di Indonesia, peran masyarakat sangat penting dalam mengembangkan lembaga-lembaga politik formal baik didaerah maupun di pusat. Pada hakikatnya sistem politik merupakan seperangkat interaksi dan abstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai di sebarkan untuk masyarakat.

B.     PERUMUSAN MASALAH

1. Tuliskan pengertian sistem politik
2. Tuliskan ciri-ciri umum sistem politik
3. Tuliskan macam-macam sistem politik
4. Jelaskan demokrasi sebagai politik

C.    TUJUAN

1. Meningkatkan mutu pendidikan khususnya dimata pelajaran PKn
2. Meningkatkan kemampuan siswa/I dalam mempuat paper/makalah ini dan begitu pula dimasa yang akan datang bisa lebih baik

D.    TUJUAN

1. Siswa/I dapat mengetahui sistem politik Indonesia, serta hal-hal yang penting dan berkaitan dalam judul tersebut
2. Siswa/I dapat menjawab pertanyaan yang dinyatakan dalam judul tersebut, karena telah mengerti atau memahami apa yang dibahas dalam makalah yang sudah dibuat.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    SISTEM POLITIK

Prof. Pamudji mengartikan “sistem” sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk atau kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

1. Pengertian Sistem Politik

Sistem politik dapat diartikan sebagai seperangkat interaksi yang diabstrasikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan untuk masyarakat.

Suatu sistem politik terdiri dari interaksi peranan para warga negara. Berikut ini adalah batasan sistem politik menurut para ahli politik.

a.      Rusandi Simuntapura

Sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.

b.      David Easton

Sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstrasikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

c.       Robert Dahl

Sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem politik tercakup hal-hal tersebut:

-          Fungsi intergrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik kedalam maupun keluar

-          Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan.

-          Penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak

2. Ciri-ciri umum sistem politik

Sistem politik baik modern maupun primitif memiliki ciri-ciri tertentu Almond dalam The Politics of Developing Areas, mengatakan ada 4 (empat) ciri dalam sistem politik, yaitu:

a.       Semua sistem politik temasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling sederhana pun mempunyai tipe struktur

b.      Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatnya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur

c.       Semua struktur politik walaupun dispesifikasikan dengan berbagai unsur baik itu pada masyarakat primitif maupun pada masyarakat modern melaksanakan banyak fungsi.

d.      Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan.

3. Macam-Macam Sistem Politik

a.      Almond dan Powell membagi 3 (tiga)  kategori sistem politik yakni:

-          Sistem-sistem pimitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-sebentar istirahat). Sistem politik ini sangat kecil kemungkinannya untuk merubah peranan menjadi terspesialisasi atau lebih otonom. Sistem ini lebih mencerminkan suatu kebudayaan yang samar-samar dan bersifat keagamaan (parachiale).

-          Sistem-sistem

-          Sistem-sistem tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintah politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan “subjek”.

-          Sistem-sistem modern dimana struktur-struktur politik yang berbeda-beda (partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan media massa). Berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya politik “participant”.

b.      Alfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 (empat) tipe, yakni:

§  Sistem politik otoriter/totaliter

§  Sistem politik anarki

§  Sistem politik

§  Sistem politik demokrasi

§  Sistem politik demokrasi dalam trans Sistem politik

4. Demokrasi sebagai sistem politik

Kata demokrasi dalam sistem politik memiliki makna umum, yaitu adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, menjunjung tinggi hukum, tunduk terhadap kemauan orang banyak, tanpa mengabaikan hak golongan kecil agar tidak tumbuh diktator mayoritas. Sebuah sistem politik demokrasi akan bertahan apabila sumber pada “kehendak rakyat” dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama.  Untuk itu, demokrasi selalu berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat.

Sistem politik demokrasi menurut Bingham Powel, Jr. ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a.       Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya, artinya klaim pemerintah untuk patuh pada aturan hukum didasarkan pada penekanan bahwa apa yang dilakukan merupakan kehendak rakyat.

b.      Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan (bargaining) untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif.

c.       Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan baik sebagai pemilihan maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting

d.      Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa

e.       Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers. Baik partai politik yang lama maupun yang baru dapat berusaha untuk memperoleh dukungan.

B.     INFRASTRUKTUR DAN SUPRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA

1. Infrastruktur politik

Didalam suatu kehidupan politik rakyat (the social political sphere), akan selalu ada keterkaitan atau keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain kedalam berbagai macam golongan yang biasanya “kekuatan sosial politik masyarakat”. Kelompokm masyarakat tersebut yang merupakan kekuatan politik riil di dalam masyarakat, disebut “infrastruktur politik” berdasarkan teori politik, infrastruktur politik mencapai 5 unsur atau komponen sebagai berikut:

a.       Partai politik (Political party)

b.      Kelompok kepentingan (interest group)

c.       Kelompok penekan (pressure group)

d.      Media komunikasi politik (political communication media)

e.       Tokoh politik (political figure)

a.       Partai Politik (political party) di Indonesia

Perjalanan sejarah kehidupan partai politik di Indonesia secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

-          Masa pra kemerdekaan

-          Masa pasca kemerdekaan (tahun 1945-1965)

-          Masa orde baru (tahun 1966-1998)

-          Masa/era reformasi tahun 1999 s/d sekarang

b.      Kelompok kepentingan (interest group)

Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan dapat diidentifikasi ke dalam jenis-jenis kelompok sebagai berikut:

§  Kelompok anomik

§  Kelompok non-asosiasional

§  Kelompok institusional

§  Kelompok asosiasional

Kelompok kepentingan pada negara totaliter (partai tunggal) pada umumnya dianut oleh negara komunis (Rusia, RRC, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan lain-lain). David Lane, (seorang analis politik) mengidentifikasikan 5 (lima) kategori kelompok kepentingan di Uni Soviet (Rusia), yaitu:

a.       Elite politik, seperti anggota-anggota politbiro.

b.      Kelompok- Kelompok institusional, seperti serikat-serikat dagang

c.       Kelompok-kelompok pembangkang yang setia, seperti para dokter dan guru

d.      Pengelompokkan-pengelompokkan sosial yang tidak terorganisir dalam suatu kesatuan, yang bukan merupakan bagian dari aparat Soviet (Rusia), atau yang mempunyai jarak dengan rezim penguasa, seperti kelompok intelektual yang menentang rezim atau anggota sekte-sekte keagamaan tertentu.

c.       Kelompok Penekan (pressure group)

Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan sama, antara lain:

a.       Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

b.      Organisasi-organisasi sosial keagamaan,

c.       Organisasi Kepemudaan,

d.      Organisasi Lingkungan Hidup,

e.       Organisasi pembela Hukum dan HAM, serta

f.       Yayasan atau Badan hukum lainnya.

d.      Media Komunikasi (political communication media)

Media komunikasi politik merupakan salah satu instrumen politik yang dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya.

e.       Tokoh politik (political/figure)

Menurut Laster G. Seligman, proses pengangkatan tokoh-tokoh politik akan berkaitan dengan beberapa aspek, yakni:

a.       Legiitimasi elit politik,

b.      Masalah kekuasaan,

c.       Representativitas elit politik, dan

d.      Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik.

2. Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik (elit pemerintah) merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal.

Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umumnya elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif (yang mengadili pelanggaran undang-undang) dengan sistem pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan.

Untuk terciptanya dan mantapnya kondisi politik negara, suprastruktur politik harus memperoleh dukungan dari infrastruktur politik yang mantap pula. Dengan demikian berarti bahwa sistem politik dan juga mekanisme pemerintah (government mechanism). Dapat memenuhu fungsinya, manakala:

a.       Sistem politik mampu mempertahankan pola, dalam arti dapat mempertahankan tata cara, kebiasaan-kebiasaan, norma-norma, dan prosedur-prosedur yang berlaku.

b.      Sistem politik mampu menyelesaikan ketegangan, dalam arti dapat mendamaikan perselisihan, konflik, dan perbedaan pendapat yang selalu timbul dalam masyarakat dengan cara dan produser yang sedapat mungkin memuaskan semua pihak.

c.       Perubahan-perubahan, dalam arti memiliki kemampuan adaptasi yang besar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangannya yang terjadi baik di dalam negeri maupun dalam rangka hubungan internasional yang bersifat interdependesi dan interrelasi antarnegara.

d.      Sistem politik harus mampu mewujudkan tujuan nasional, dalam arti kristalisasi keinginan anggota masyarakat menjadi tekad yang harus dicapai dan menentukan cara untuk mencapai tujuan itu. Hal ini bisa berupa Garis-garis Besar Haluan Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar yuridis formal dalam upaya meraihnya.

e.       Sistem politik harus mampu mengintegrasi dan menjamin keutuhan seluruh sistem sosial, karena ancaman, hambatan terhadap sistem sosial yang berupa rasa ketidakpuasan, keresahan, ketegangan, perpecahan/disintegrasi merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh sistem politik itu sendiri.

Suprastruktur politik di negara Indonesia sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 telah membawa perubahan besar di dalam sistem politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Era reformasi disebut juga sebagai “Era Kebangkitan Demokrasi”

BAB III

PENUTUP

Kami dari kelompok IV (empat) telah menyelesaikan materi yang telah dibebankan kepada kami. Dalam hal ini segala masukan-masukan atau kritik dan saran dari teman-teman seprofesi, kami nantikan agar paper yang kami buat ini jadi lengkap dan sempurna.

Demikian saja yang dapat kami sajikan melalui makalah ini, semoga sajian kami ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di masa yang akan datang.

A.    KESIMPULAN

1.      Sistem politik dapat diartikan sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nila-nilai yang disebarkan untuk masyarakat.

2.      Infrastruktur merupakan kelompok masyarakat yang merupakan kekuatan politik riil didalam masyarakat.

3.      Menurut Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan dapat diidentifikasi ke dalam jenis-jenis kelompok sebagai berikut:

·         Kelompok anomik

·         Kelompok non-asosiasional

·         Kelompok institusional

·         Kelompok asosiasional

4.      Suprastruktur politik merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak poltik formal.