Tugas PKN Sistim Politik Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Pada sistem politik di Indonesia, peran masyarakat sangat penting dalam mengembangkan lembaga-lembaga politik formal baik didaerah maupun di pusat. Pada hakikatnya sistem politik merupakan seperangkat interaksi dan abstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai di sebarkan untuk masyarakat.

B.     PERUMUSAN MASALAH

1. Tuliskan pengertian sistem politik
2. Tuliskan ciri-ciri umum sistem politik
3. Tuliskan macam-macam sistem politik
4. Jelaskan demokrasi sebagai politik

C.    TUJUAN

1. Meningkatkan mutu pendidikan khususnya dimata pelajaran PKn
2. Meningkatkan kemampuan siswa/I dalam mempuat paper/makalah ini dan begitu pula dimasa yang akan datang bisa lebih baik

D.    TUJUAN

1. Siswa/I dapat mengetahui sistem politik Indonesia, serta hal-hal yang penting dan berkaitan dalam judul tersebut
2. Siswa/I dapat menjawab pertanyaan yang dinyatakan dalam judul tersebut, karena telah mengerti atau memahami apa yang dibahas dalam makalah yang sudah dibuat.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    SISTEM POLITIK

Prof. Pamudji mengartikan “sistem” sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk atau kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

1. Pengertian Sistem Politik

Sistem politik dapat diartikan sebagai seperangkat interaksi yang diabstrasikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan untuk masyarakat.

Suatu sistem politik terdiri dari interaksi peranan para warga negara. Berikut ini adalah batasan sistem politik menurut para ahli politik.

a.      Rusandi Simuntapura

Sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.

b.      David Easton

Sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstrasikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

c.       Robert Dahl

Sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas dan berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem politik tercakup hal-hal tersebut:

-          Fungsi intergrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik kedalam maupun keluar

-          Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan.

-          Penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak

2. Ciri-ciri umum sistem politik

Sistem politik baik modern maupun primitif memiliki ciri-ciri tertentu Almond dalam The Politics of Developing Areas, mengatakan ada 4 (empat) ciri dalam sistem politik, yaitu:

a.       Semua sistem politik temasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik dalam pengertian bahwa masyarakat yang paling sederhana pun mempunyai tipe struktur

b.      Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatnya berbeda-beda yang ditimbulkan karena perbedaan struktur

c.       Semua struktur politik walaupun dispesifikasikan dengan berbagai unsur baik itu pada masyarakat primitif maupun pada masyarakat modern melaksanakan banyak fungsi.

d.      Semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan.

3. Macam-Macam Sistem Politik

a.      Almond dan Powell membagi 3 (tiga)  kategori sistem politik yakni:

-          Sistem-sistem pimitif yang intermittent (bekerja dengan sebentar-sebentar istirahat). Sistem politik ini sangat kecil kemungkinannya untuk merubah peranan menjadi terspesialisasi atau lebih otonom. Sistem ini lebih mencerminkan suatu kebudayaan yang samar-samar dan bersifat keagamaan (parachiale).

-          Sistem-sistem

-          Sistem-sistem tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintah politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan “subjek”.

-          Sistem-sistem modern dimana struktur-struktur politik yang berbeda-beda (partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, dan media massa). Berkembang dan mencerminkan aktivitas budaya politik “participant”.

b.      Alfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 (empat) tipe, yakni:

§  Sistem politik otoriter/totaliter

§  Sistem politik anarki

§  Sistem politik

§  Sistem politik demokrasi

§  Sistem politik demokrasi dalam trans Sistem politik

4. Demokrasi sebagai sistem politik

Kata demokrasi dalam sistem politik memiliki makna umum, yaitu adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, menjunjung tinggi hukum, tunduk terhadap kemauan orang banyak, tanpa mengabaikan hak golongan kecil agar tidak tumbuh diktator mayoritas. Sebuah sistem politik demokrasi akan bertahan apabila sumber pada “kehendak rakyat” dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama.  Untuk itu, demokrasi selalu berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat.

Sistem politik demokrasi menurut Bingham Powel, Jr. ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

a.       Legitimasi pemerintah didasarkan pada klaim bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya, artinya klaim pemerintah untuk patuh pada aturan hukum didasarkan pada penekanan bahwa apa yang dilakukan merupakan kehendak rakyat.

b.      Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan (bargaining) untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif.

c.       Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan baik sebagai pemilihan maupun sebagai calon untuk menduduki jabatan penting

d.      Penduduk memilih secara rahasia dan tanpa dipaksa

e.       Masyarakat dan pemimpin menikmati hak-hak dasar, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, berorganisasi dan kebebasan pers. Baik partai politik yang lama maupun yang baru dapat berusaha untuk memperoleh dukungan.

B.     INFRASTRUKTUR DAN SUPRASTRUKTUR POLITIK DI INDONESIA

1. Infrastruktur politik

Didalam suatu kehidupan politik rakyat (the social political sphere), akan selalu ada keterkaitan atau keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain kedalam berbagai macam golongan yang biasanya “kekuatan sosial politik masyarakat”. Kelompokm masyarakat tersebut yang merupakan kekuatan politik riil di dalam masyarakat, disebut “infrastruktur politik” berdasarkan teori politik, infrastruktur politik mencapai 5 unsur atau komponen sebagai berikut:

a.       Partai politik (Political party)

b.      Kelompok kepentingan (interest group)

c.       Kelompok penekan (pressure group)

d.      Media komunikasi politik (political communication media)

e.       Tokoh politik (political figure)

a.       Partai Politik (political party) di Indonesia

Perjalanan sejarah kehidupan partai politik di Indonesia secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

-          Masa pra kemerdekaan

-          Masa pasca kemerdekaan (tahun 1945-1965)

-          Masa orde baru (tahun 1966-1998)

-          Masa/era reformasi tahun 1999 s/d sekarang

b.      Kelompok kepentingan (interest group)

Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan dapat diidentifikasi ke dalam jenis-jenis kelompok sebagai berikut:

§  Kelompok anomik

§  Kelompok non-asosiasional

§  Kelompok institusional

§  Kelompok asosiasional

Kelompok kepentingan pada negara totaliter (partai tunggal) pada umumnya dianut oleh negara komunis (Rusia, RRC, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan lain-lain). David Lane, (seorang analis politik) mengidentifikasikan 5 (lima) kategori kelompok kepentingan di Uni Soviet (Rusia), yaitu:

a.       Elite politik, seperti anggota-anggota politbiro.

b.      Kelompok- Kelompok institusional, seperti serikat-serikat dagang

c.       Kelompok-kelompok pembangkang yang setia, seperti para dokter dan guru

d.      Pengelompokkan-pengelompokkan sosial yang tidak terorganisir dalam suatu kesatuan, yang bukan merupakan bagian dari aparat Soviet (Rusia), atau yang mempunyai jarak dengan rezim penguasa, seperti kelompok intelektual yang menentang rezim atau anggota sekte-sekte keagamaan tertentu.

c.       Kelompok Penekan (pressure group)

Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan sama, antara lain:

a.       Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

b.      Organisasi-organisasi sosial keagamaan,

c.       Organisasi Kepemudaan,

d.      Organisasi Lingkungan Hidup,

e.       Organisasi pembela Hukum dan HAM, serta

f.       Yayasan atau Badan hukum lainnya.

d.      Media Komunikasi (political communication media)

Media komunikasi politik merupakan salah satu instrumen politik yang dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya.

e.       Tokoh politik (political/figure)

Menurut Laster G. Seligman, proses pengangkatan tokoh-tokoh politik akan berkaitan dengan beberapa aspek, yakni:

a.       Legiitimasi elit politik,

b.      Masalah kekuasaan,

c.       Representativitas elit politik, dan

d.      Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik.

2. Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik (elit pemerintah) merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak politik formal.

Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umumnya elit politik pemerintah dibagi dalam kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang), dan yudikatif (yang mengadili pelanggaran undang-undang) dengan sistem pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan.

Untuk terciptanya dan mantapnya kondisi politik negara, suprastruktur politik harus memperoleh dukungan dari infrastruktur politik yang mantap pula. Dengan demikian berarti bahwa sistem politik dan juga mekanisme pemerintah (government mechanism). Dapat memenuhu fungsinya, manakala:

a.       Sistem politik mampu mempertahankan pola, dalam arti dapat mempertahankan tata cara, kebiasaan-kebiasaan, norma-norma, dan prosedur-prosedur yang berlaku.

b.      Sistem politik mampu menyelesaikan ketegangan, dalam arti dapat mendamaikan perselisihan, konflik, dan perbedaan pendapat yang selalu timbul dalam masyarakat dengan cara dan produser yang sedapat mungkin memuaskan semua pihak.

c.       Perubahan-perubahan, dalam arti memiliki kemampuan adaptasi yang besar untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangannya yang terjadi baik di dalam negeri maupun dalam rangka hubungan internasional yang bersifat interdependesi dan interrelasi antarnegara.

d.      Sistem politik harus mampu mewujudkan tujuan nasional, dalam arti kristalisasi keinginan anggota masyarakat menjadi tekad yang harus dicapai dan menentukan cara untuk mencapai tujuan itu. Hal ini bisa berupa Garis-garis Besar Haluan Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai dasar yuridis formal dalam upaya meraihnya.

e.       Sistem politik harus mampu mengintegrasi dan menjamin keutuhan seluruh sistem sosial, karena ancaman, hambatan terhadap sistem sosial yang berupa rasa ketidakpuasan, keresahan, ketegangan, perpecahan/disintegrasi merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh sistem politik itu sendiri.

Suprastruktur politik di negara Indonesia sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 sampai dengan tahun 2006 telah membawa perubahan besar di dalam sistem politik dan ketatanegaraan Republik Indonesia. Era reformasi disebut juga sebagai “Era Kebangkitan Demokrasi”

BAB III

PENUTUP

Kami dari kelompok IV (empat) telah menyelesaikan materi yang telah dibebankan kepada kami. Dalam hal ini segala masukan-masukan atau kritik dan saran dari teman-teman seprofesi, kami nantikan agar paper yang kami buat ini jadi lengkap dan sempurna.

Demikian saja yang dapat kami sajikan melalui makalah ini, semoga sajian kami ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di masa yang akan datang.

A.    KESIMPULAN

1.      Sistem politik dapat diartikan sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nila-nilai yang disebarkan untuk masyarakat.

2.      Infrastruktur merupakan kelompok masyarakat yang merupakan kekuatan politik riil didalam masyarakat.

3.      Menurut Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan dapat diidentifikasi ke dalam jenis-jenis kelompok sebagai berikut:

·         Kelompok anomik

·         Kelompok non-asosiasional

·         Kelompok institusional

·         Kelompok asosiasional

4.      Suprastruktur politik merupakan mesin politik resmi di suatu negara sebagai penggerak poltik formal.